LUWU – Di duga Sosok Oknum mafia solar Suprianto alias Damar, yang di duga kebal hukum dalam permainan BBM Ilegal lintas kabupaten, kembali menjadi sorotan publik. Ia diduga kuat terlibat dalam praktik ilegal BBM bersubsidi, khususnya jenis solar. Aktivitas ini diduga melibatkan jaringan terorganisir yang telah berjalan cukup lama dan sulit disentuh oleh aparat penegak hukum (APH).

Scroll Untuk Lanjut Membaca

Ketua umum Lembaga Abstraksi Case Anti Korupsi ( LACAK) MUSTAFA S.H M.H
mulai angkat bicara.senin 22/09/2025, mendesak Kapolda Sulteng,terkait oknum Damar nelpon Mustafa terkait adanya oknum LSM yang mengatas namakan Lembaga LACAK.

setelah ditelusuri oknum LSM tersebut mengaku kepada ketum lacak,kalau dia tidak perna menyebut lembaga lacak.

“Saya akan telusuri kasus ini sampai ke APH untuk memeriksa oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.agar segera mengambil langkah tegas terhadap pencemaran nama lembaga saya.

dan meminta kepada APH dan Migas agar memeriksa PT ANUGERAH DHARMA ENERGI MOROWALI, atas dugaan sering lalulalang di jalan Trans Sulawesi menujuh Morowali Sulawesi tegah.ucapnya

“Jaringan ini bukan lagi individu, tapi sudah sistematis. Ada dugaan keterlibatan oknum-oknum tertentu yang membuat praktik ini terus berjalan,” ujar Mustafa ketua umum (Ketum) Lacak ri dalam pernyataannya.

Berdasarkan informasi yang kami dapat dari narasumber yang tidak mau namanya di publikasikan, Damar ini perna bergelut di PT SRI KARYA SUKSES ( SKS ) dan PT SKL dan kini menjadi PT ANUGERAH DHARMA ENERGI MOROWALI adalah pemain lama termasuk mafia BBM yang disebut-sebut telah kebal hukum ini.tutupnya

Praktik ini tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga merusak sistem distribusi BBM yang adil dan merata bagi masyarakat. Masyarakat pun berharap agar aparat penegak hukum tidak ragu membongkar jaringan ini hingga ke akar-akarnya.

“Kalau memang hukum ditegakkan tanpa pandang bulu, kenapa sampai sekarang  Damar tidak tersentuh? Ada apa ini?” tambahnya dengan nada kecewa.

Kini sorotan tertuju pada keseriusan APH, terutama Polda Sulawesi Tengah dan Polda Sulawesi Selatan, untuk mengungkap kasus ini secara transparan. Apakah hukum akan berpihak kepada keadilan, atau justru kembali tunduk pada kekuatan uang dan jaringan mafia.

Share :